LUWU — Kabupaten Luwu kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi potensi sumber daya alamnya melimpah, di sisi lain masih menyisakan potret buram angka kemiskinan, pelayanan administrasi yang lamban, dan minimnya profesionalisme aparatur hingga ke masyarakat kecil.
Fakta di lapangan tidak bisa ditutupi. Mekanisme kerja organisasi perangkat daerah yang tumpang tindih, manajemen yang tidak presisi, serta pelayanan administrasi yang berbelit menjadi keluhan klasik warga. Mulai dari urusan KTP, perizinan usaha kecil, layanan kesehatan, sampai pendampingan sektor pertanian dan perikanan, rakyat kecil sering menjadi korban dari birokrasi yang gemuk dan tidak lincah.
Kondisi itulah yang membuat Kabupaten Luwu tertinggal dibanding daerah lain. Kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tetapi soal gagalnya sistem pelayanan membangun sumber daya manusia masyarakat kecil.
Menyoroti kondisi itu, Badan Kajian dan Pengawasan Pembangunan AMJI-RI (BKPP AMJI-RI) memberi sorotan tajam sekaligus apresiasi atas langkah konkret Bupati Luwu.
Ketua BKPP AMJI-RI, Muh Rafi, S.E., menegaskan rotasi dan mutasi pejabat yang baru dilakukan Bupati Luwu bukan seremonial, melainkan kebutuhan mendesak sekaligus langkah penyelamatan.
“Kami melihat Luwu darurat pelayanan profesional. Tidak bisa lagi dibiarkan OPD bekerja dengan pola lama, lamban, dan tidak melayani. Apa yang dilakukan Bupati Luwu hari ini dengan merombak total OPD, menempatkan the right man on the right place, adalah jurus paling konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural,” tegas Muh Rafi.
Menurutnya, akar kemiskinan di Luwu salah satunya adalah lemahnya manajemen pelayanan. Ketika OPD tidak maksimal, sumber daya manusia masyarakat kecil tidak terbangun, usaha kecil tidak tumbuh, dan akses layanan dasar terhambat.
Melalui restrukturisasi OPD menjadi lebih ramping, lincah, dan efektif, BKPP AMJI-RI menilai Bupati Luwu sedang membangun ulang fondasi pelayanan:
1. Mekanisme yang tepat: alur koordinasi yang pendek dan tidak berbelit.
2. Manajemen yang profesional: pejabat yang kompeten di bidangnya.
3. Pelayanan administrasi yang presisi: cepat, ramah, bersih, akuntabel, dan transparan dengan etos melayani, bukan dilayani.
“Ini momentum membangun SDM dari bawah. Jika OPD dimaksimalkan kinerjanya, petani kita terbantu, nelayan kita terlayani, UMKM kita dapat izin cepat, pelayanan kesehatan tepat waktu, maka kemiskinan bisa ditekan. Rotasi ini adalah investasi untuk rakyat kecil,” tambah Muh Rafi.
BKPP AMJI-RI menyatakan akan mengawal ketat implementasi rotasi tersebut. Apresiasi diberikan, tetapi pengawasan akan terus dilakukan. Jangan sampai rotasi hanya mengganti orang, tanpa mengganti cara kerja.
“Kami mendukung penuh langkah berani Bupati. Tapi kami ingatkan, rakyat kecil Luwu menunggu bukti nyata, bukan janji. Buktikan bahwa rotasi ini benar-benar memaksimalkan kinerja OPD untuk membangun SDM hingga ke pelosok desa. Itulah esensi dari birokrasi berintegritas,” pungkasnya.
Baca juga: AMJI-RI: Rotasi Birokrasi Luwu Lompatan Strategis Pangkas OPD Gemuk
Sumber: BKPP AMJI-RI
