RadarLuwu.com, Luwu Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen arah kebijakan fiskal itu diserahkan langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (14/9/2026).
Penyerahan tersebut menjadi tahapan lanjutan usai eksekutif dan legislatif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Di forum yang sama, DPRD dan Pemkab Luwu Timur juga mengesahkan Ranperda Perubahan APBD 2026, ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Irwan dan Ketua DPRD Ober Datte. Rapat dipimpin Ober Datte didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge serta Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Perda Perubahan APBD 2026 selanjutnya dikirim ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dievaluasi sebelum diundangkan.
Dalam pidato pengantarnya, Irwan menegaskan penyusunan APBD 2027 bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Menurutnya, setiap rupiah belanja yang dialokasikan harus punya perhitungan matang dan mampu memicu dampak berganda atau multiplier effect terhadap pergerakan roda perekonomian warga hingga ke pelosok Bumi Batara Guru.
Arah kebijakan anggaran tahun depan bertumpu pada enam prioritas pembangunan, sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Keenam prioritas itu meliputi peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial serta pengembangan sumber daya manusia berdaya saing; penguatan kebudayaan dan stabilitas daerah; percepatan transformasi ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, manufaktur, UMKM, investasi dan ketahanan pangan; percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana lewat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik dan inovasi daerah.
Rancangan APBD 2027 turut mengakomodasi sejumlah kegiatan strategis berskema Tahun Jamak (multiyears) untuk menangani proyek prioritas jangka panjang, di antaranya penyelenggaraan dan penyediaan jalan kabupaten serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Menurut Irwan, dukungan DPRD dibutuhkan tidak hanya saat pembahasan anggaran, tetapi juga dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Ia menilai pembangunan Luwu Timur yang adil dan bisa dirasakan seluruh lapisan warga hanya dapat terwujud melalui pemikiran bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dengan masuknya Ranperda APBD 2027 ke DPRD, legislatif kini memiliki ruang mencermati arah kebijakan anggaran sekaligus memastikan program yang dibiayai benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Luwu Timur.
