KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Fee Hibah Jatim Rp41,7 Miliar Terbongkar

KPK Tahan Staf Anwar Sadad, Fee Hibah Jatim Rp41,7 Miliar Terbongkar
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein (kiri) dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Foto: Kurniawan/detikcom

RadarLuwu.com, Jakarta – KPK menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, Senin (16/11/2026) malam di Jakarta. Penahanan diambil tepat setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, rampung. Ia menjadi tersangka dari pihak penerima pada klaster kedua dalam penyimpangan hibah pokmas APBD Jawa Timur 2019-2022.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memaparkan peran Bagus sebagai orang kepercayaan Anwar Sadad. Menurut dia, staf itu mengoordinasi usulan pekerjaan hibah dari para koordinator lapangan, memeriksa kelengkapan berkas, menagih setoran fee, mengelola uangnya, lalu merekap setiap pengeluaran Sadad. “Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap,” ujarnya dalam jumpa pers.

Perkara ini bermula dari rekapitulasi alokasi hibah yang disusun staf Sekretariat DPRD Jawa Timur untuk tiap anggota dewan. Anwar Sadad disebut kebagian kuota Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Dari setiap kuota itu, politikus tersebut mensyaratkan setoran 15 sampai 20 persen bagi koordinator lapangan atau anggota dewan yang meminta pergeseran alokasi.

Koordinator yang bersedia membayar lantas membentuk pokmas atau memakai lembaga tertentu sebagai kendaraan proposal. Setoran 20 hingga 25 persen mengalir lewat tiga jalur: tunai langsung ke Sadad, tunai atau transfer melalui Bagus, atau dipakai membiayai keperluan pribadi Sadad. Sepanjang 2019-2022, uang yang terkumpul Rp41,7 miliar, yaitu Rp40,5 miliar untuk Sadad dan sekitar Rp1,26 miliar untuk Bagus.

Uang rakyat kian menyusut di tingkat bawah. Taufik menyebut para koordinator memotong lagi 20 sampai 30 persen dari dana yang dicairkan, sehingga program untuk warga hanya menerima 55 hingga 70 persen dari pagu awal.

Penyidik juga menyita dua rumah milik Bagus yang masing-masing berada di Surabaya dan Mojokerto. Bagus dan Sadad sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bacaan Lainnya

Kasus ini menyeret 21 tersangka: empat penerima dari kalangan penyelenggara negara dan 17 pemberi, terdiri dari 15 pihak swasta serta dua penyelenggara negara. Baru tujuh orang yang ditahan. Penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan karena ia meninggal dunia. Perkara ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus yang lebih dulu menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Menurut Taufik, penyidik masih mengejar tersangka yang belum ditahan dan berharap seluruh berkas bisa segera dilimpahkan ke penuntutan. “Kita berharap tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” tuturnya.

Sumber: detikNews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *