RadarLuwu.com, Makassar – Gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) atas lahan 163.262 meter persegi di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, kandas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima, Kamis (12/11/2026).
Putusan perkara bernomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum lewat sistem elektronik e-Court, dengan majelis yang dipimpin hakim Wahyu Said. Selain menolak seluruh tuntutan provisi penggugat, majelis menilai gugatan GMTD mengandung dua cacat mendasar, yakni kurang pihak atau plurium litis consortium dan kabur atau obscuur libel. Majelis juga menyoroti sejumlah pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan lahan tak pernah ditarik ke persidangan, antara lain ahli waris Bunta Karaeng Mandalle, juga ahli waris Hamid Dg Lau dan Andi Muda Daeng Serang, sehingga rantai hubungan hukum atas tanah itu tidak bisa diperiksa secara utuh.
Dua cacat itu bertumpu pada kaburnya asal mula hak serta posisi administratif bidang tanah yang jadi perkara. GMTD mendasarkan klaim pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi yang disebut berasal dari tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Sementara PT Hadji Kalla memegang empat sertifikat hak guna bangunan, yakni SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang diterbitkan sejak 8 Juli 1996.
Titik terang muncul dari Buku Letter C Kecamatan Tamalate dan keterangan Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musma, di persidangan. Menurut dokumen itu, lahan adat yang dihubungkan dengan Bunta Karaeng Mandalle justru terdaftar di Persil Nomor 40 D I, dengan posisi di sisi timur bidang yang digugat. Adapun lahan yang kini dikuasai PT Hadji Kalla terkait riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV yang tercatat atas keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
“Jadi kita duga berdasarkan data yang dia ajukan itu, setelah dihadirkannya buku Letter C oleh Sekretaris Camat, itu terdaftar dari dulu dan tidak boleh diubah. Persil 40 dia cantumkan sebagai bidang tanahnya, sedangkan objek yang disengketakan saat ini adalah Persil 50. Kalau demikian sudah jelas,” ujar kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, di Wisma Kalla, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Hasman menambahkan, kekaburan gugatan juga tampak saat majelis melakukan pemeriksaan setempat. Dalam gugatan, GMTD menyebut batas utara lahan berada di kawasan perumahan Metro, tetapi lokasi yang ditunjuk saat peninjauan justru berada di sisi timur. “Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini sudah obscuur libel, sudah kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjuk,” katanya.
Usai putusan, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menyiapkan laporan pidana soal dugaan pemalsuan dokumen asal-usul lahan. “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” ucap Hasman. Menurut dia, data yang dijual kepada GMTD tidak ditemukan di kecamatan sehingga masuk kategori penggunaan surat palsu.
Anggota tim kuasa hukum lainnya dari Kantor Hendropriyono & Associates, Imam Anshori Saleh, menyatakan pihaknya menunggu langkah GMTD, yang masih punya ruang 14 hari untuk menentukan upaya hukum sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
Perwakilan Kalla Group, Hamid Awaluddin, mengangkat sisi lain sengketa ini. Menurutnya, pada Oktober 1996 bos Lippo Group James Riady mengirim surat resmi yang menyatakan minat membeli atau bekerja sama mengelola lahan yang sertifikatnya sudah dipegang Kalla Group. Namun setahun berselang, terbit akta jual beli yang memakai nama PT GMTD, konon hasil pembelian dari pihak lain. Hamid juga mengingatkan GMTD dibentuk pada era 1990-an atas gagasan Gubernur Sulsel saat itu, Ahmad Amiruddin, bersama Tanri Abeng, Jusuf Kalla, serta Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar untuk mengembangkan pariwisata di kawasan itu. Kini porsi saham pemerintah daerah disebut tergerus hingga di bawah 10 persen.
Perkara ini terdaftar di PN Makassar sejak 26 November 2025. Putusan tidak dapat diterima lahir dari cacat formil gugatan, bukan penilaian atas siapa pemilik sah lahan dalam pokok perkara.
Sumber: detikSulsel, SulawesiPos, SuaraSulsel.id



