BELOPA — Hampir dua puluh bulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu, H. Patahuddin, S.Ag., dan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H., memimpin, dua persoalan fundamental dinilai belum menunjukkan perubahan berarti: kemiskinan dan polemik tambang emas tanpa izin di DAS Suso, Bajo Barat.
Pasangan yang akrab disapa Pata-Devy itu dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk periode 2025–2030, setelah memenangkan Pilkada Luwu 2024.
Tokoh pemuda Luwu, Adam Setiawan, menilai bila kondisi itu tidak segera dibenahi, kepemimpinan Pata-Devy berpotensi dicap gagal oleh publik.
“Kalau dihitung-hitung, sudah hampir masuk bagi dua perjalanan kepemimpinan Bupati dan Wabup Luwu, tapi Luwu belum mampu keluar dari berbagai persoalan yang saat ini tengah disorot publik. Ya, hampir dipastikan gagal pimpinan Luwu,” kata Adam kepada RadarLuwu, Kamis (22/10/2026).
Kemiskinan dan PETI jadi ukuran
Menurut Adam, status Luwu yang masih berada di kelompok tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan, dan tertinggi di kawasan Luwu Raya, menjadi indikator paling nyata bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum menyentuh akar masalah.
Sebelumnya, RadarLuwu memberitakan bahwa angka kemiskinan Luwu tercatat 10,12 persen pada 2026, turun dari 10,97 persen pada tahun sebelumnya. Meski turun, angka itu masih dua digit.
Adam juga menyoroti persoalan PETI di DAS Suso yang menurutnya telah menjadi isu nasional setelah Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso mengadukan aktivitas tambang di kawasan itu ke Komisi III DPR RI pada 21 Oktober 2026.
Baca juga: PETI DAS Suso Masih Beroperasi, AMMAS Adu ke Komisi III DPR RI
Sorotan berdampak pada elektabilitas
Adam menilai bila kedua pemimpin itu belum mampu keluar dari tekanan publik, hal itu akan memengaruhi elektabilitas keduanya di panggung politik.
“Itu, kalau mereka ingin kembali jilid dua atau bertarung terpisah. Namun yang pastinya, kunci utama dari rentetan sorotan publik yakni bagaimana keduanya bisa kembali mengambil kepercayaan masyarakat, agar menjadi modal penting dalam perjalanan karier politik di masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan kritik publik seharusnya menjadi cambuk, bukan pemicu balas dendam.
“Jadikan kritikan sebagai motivasi atau dorongan untuk membangun serta memperbaiki daerah. Jangan jadikan kritikan sebagai alat untuk balas dendam,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, RadarLuwu masih berupaya mengonfirmasi Pemerintah Kabupaten Luwu atas penilaian tersebut. Ruang hak jawab terbuka bagi Pemkab Luwu maupun pihak lain yang ingin menanggapi.
Sumber: RadarLuwu
