Warga Atue Kecam PT PUL: Air Bersih Sudah Keruh, Alat Berat Masih Beroperasi di Hulu

Spanduk TOLAK TAMBANG PT PUL DI ATUE dipasang warga di tepi lahan berstatus HPL transmigrasi lokal
Spanduk penolakan warga Desa Atue terhadap aktivitas tambang PT Prima Utama Lestari (PUL) di Kecamatan Malili, Luwu Timur. Foto: Dok. Warga Desa Atue

MALILI — Puluhan warga Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, turun langsung menghadang alat berat milik PT Prima Utama Lestari (PUL). Warga memblokir akses ekskavator yang tengah membuka jalan tambang menuju titik pengeboran dan eksplorasi nikel di wilayah mereka. Ketegangan itu berlangsung sepanjang sepekan terakhir dan belum menunjukkan tanda surut.

Penghadangan dilakukan warga karena jalan tambang yang dibuka perusahaan itu melintasi mata air utama yang selama ini menjadi sumber kehidupan sehari-hari sekaligus penopang mata pencaharian mereka. Warga menolak berhadapan dengan risiko kehilangan air bersih demi ekspansi tambang.

“Kami terpaksa turun langsung menghadang alat berat karena ini menyangkut kehidupan kami. Jika mata air kami rusak dan pemukiman kami dialiri lumpur, siapa yang mau bertanggung jawab? Perusahaan hanya ingin mengeruk keuntungan lalu pergi,” tegas Muh Yunus Saputra, warga Desa Atue yang menolak aktivitas tambang tersebut.

warga Desa Atue di jalan tambang PT PUL
Warga Desa Atue menyusuri jalan tanah yang dibuka alat berat PT Prima Utama Lestari (PUL) di wilayah mereka. Foto: nusa-antara.co.id

Selain ancaman krisis air, warga menyebut trauma lingkungan yang nyata. Desa tetangga di Kecamatan Malili sebelumnya dilanda luapan lumpur dari aktivitas tambang nikel. Pembukaan jalan yang kini berlangsung sangat dekat dengan pemukiman sehingga warga menilai wilayah mereka berpotensi mengalami longsor dan banjir lumpur.

Konflik juga menyentuh soal kepastian hak atas lahan. Area yang diterobos alat berat PT PUL berstatus HPL yang sejak tahun 1980-an diberikan hak pengelolaannya kepada transmigrasi lokal. Masuknya perusahaan tanpa sosialisasi yang transparan dan tanpa kesepakatan tertulis dinilai warga sebagai bentuk penyerobotan ruang kelola masyarakat.

pekerja pembukaan jalan tambang Atue
Seorang pekerja berada di lokasi pembukaan jalan tambang; terlihat gorong-gorong baja di sisi jalan. Foto: nusa-antara.co.id

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera turun tangan mengintervensi aktivitas PT Prima Utama Lestari sebelum konflik horizontal meluas. Menurut warga, persoalan ini bukan lagi soal tanah semata, melainkan soal hak hidup yang dipertaruhkan.

Bacaan Lainnya

Melalui Forum Masyarakat Atue Bersatu, warga juga mengetuk pintu hati publik, para aktivis lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat luas untuk ikut mengawal perjuangan mereka mempertahankan tanah kelahiran agar terbebas dari eksploitasi yang merampas hak hidup.

Hingga berita ini dimuat, puluhan warga Desa Atue masih bersiaga di lapangan dan bersikukuh menolak segala bentuk perluasan tambang PT PUL di wilayah administratif desa mereka. Manajemen PT Prima Utama Lestari belum memberikan keterangan resmi atas aksi warga tersebut.

Baca juga: PT Vale Dinilai Bohongi Publik, Warga Balambano Hentikan Proyek Pipa Minyak Rabu Besok

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar