RADARLUWU.COM, MALILI — LIRA, organisasi swadaya masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, mempersoalkan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atas overburden atau tanah penutup di area penambangan PT Vale Indonesia Tbk. Mereka menilai kebijakan itu rawan memicu sengketa hukum dan meminta pemerintah daerah bersama DPRD mengkaji ulang dasar aturannya.
Pernyataan sikap itu keluar setelah anggota DPRD Luwu Timur menyebut penarikan pajak atas tanah penutup sebagai wujud kepatuhan pada aturan sekaligus cara menjaga hak fiskal daerah. Pemkab dan DPRD berpijak pada Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor 231A/B/S/DJPKN-VI.MKS/HUM.02.06/9/2026 tertanggal 14 September 2026, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023.
Baca juga: Pajak MBLB PT Vale Rp311 Miliar: Pemkab Luwu Timur Bantah Tudingan Pemerasan
Aktivis LIRA Luwu Timur, Iwan, melihat ada celah cacat substansi bila pungutan itu tetap dijalankan atas material galian yang seluruhnya dipakai untuk keperluan reklamasi di dalam area tambang. Bagi dia, tanah penutup bukan barang dagangan, melainkan sarana memulihkan lingkungan.
Dasar penilaiannya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang mewajibkan penutupan kembali lubang tambang atau backfilling serta reklamasi sebagai bagian dari penataan lingkungan. Kewajiban itu, kata dia, bersifat hukum dan bukan aktivitas komersial, sehingga overburden lebih tepat diposisikan sebagai pusat biaya atau cost center.
Merujuk asas perpajakan, Iwan menyebut kata “dimanfaatkan” menuntut adanya nilai tambah ekonomi. Karena itu, pemakaian kembali sisa tanah di wilayah kontrak karya untuk memulihkan ekosistem dinilai tak memenuhi unsur objek pajak.
LIRA juga menyoroti kedudukan surat BPK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, surat penegasan lembaga pemeriksa itu berisi pendapat atau hasil pemeriksaan auditor, bukan regulasi yang berhak melahirkan kewajiban pajak anyar. Menurut LIRA, Perda Nomor 9 Tahun 2023 bisa berbenturan dengan aturan di atasnya bila material sisa reklamasi dianggap wajib jadi objek pajak.
Organisasi itu menegaskan pemda semestinya tidak memungut pajak atas kewajiban pemulihan lingkungan. Mereka mengingatkan, bila penagihan diteruskan tanpa pembenahan aturan, PT Vale punya pijakan untuk mengajukan keberatan, banding ke Pengadilan Pajak, sampai uji materiil Perda Nomor 9 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung.
Iwan meminta pemerintah daerah dan DPRD menimbang ulang norma tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, kebijakan fiskal harus berpijak pada kepastian hukum yang sejalan dengan aturan lebih tinggi, “agar tidak berujung pada kekalahan hukum di tingkat peradilan”, ucapnya.
