RADARLUWU.COM, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.
Kabar tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan sore hari. “Dalam pertemuan itu memang Wapres menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden menolak permintaan pengunduran diri tersebut. Menurut dia, dalam diskusi itu Presiden memberikan saran-saran, lalu Wapres memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik berawal dari putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas milik Gibran, Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tidak sah. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyinggung kecukupan bukti pendidikan luar negeri Gibran.
Di DPR, sejumlah fraksi mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik itu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bakal mendorong mekanisme tersebut pada rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi. Ia menegaskan Gibran masih menjabat wakil presiden karena parlemen belum menerima pernyataan resmi apa pun. “Sekarang Mas Gibran masih Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen.
Tekanan publik juga datang dari jalanan. Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) sore, menuntut Gibran keluar dari jabatannya. Massa memilih berorasi di halaman Istana Wapres meski pihak Istana Wapres membuka ruang dialog.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi atas niat pengunduran diri tersebut. Istana menegaskan tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden dalam pertemuan itu.
Sumber: Keterangan pers Mensesneg di Istana Kepresidenan, Kompas TV, Kompas.com, dan Kontan — Redaksi RadarLuwu
