RadarLuwu.com, Jakarta – Tiga persoalan yang lama menggantung di Aceh — keberlanjutan dana otonomi khusus, kepastian hukum bendera Aceh, dan status tanah wakaf Blang Padang — dibawa Gubernur Muzakir Manaf ke hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Gubernur yang akrab disapa Mualem itu datang didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Dari sisi Presiden, tampak mendampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Jalannya pertemuan diketahui dari unggahan akun Instagram @muzakirmanaf1964 pada Rabu malam, yang kemudian dibagikan ulang melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Menurut Mualem, ada tiga agenda utama yang ia angkat. “Dalam pertemuan tersebut kami membahas sejumlah agenda penting Aceh, meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian dan kepastian hukum mengenai Bendera Aceh, dan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang,” tulisnya dalam unggahan itu.
Pembicaraan tidak berhenti di tiga isu tersebut. Turut dibahas tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 ihwal PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), yakni konsorsium yang dibentuk untuk mengelola sekaligus membangun Kawasan Ekonomi Khusus Arun di Lhokseumawe. Selain itu, Mualem meminta keputusan menyangkut Blok Rantau dipercepat, dan mengusulkan pembentukan dana abadi bagi para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Gubernur, seluruh usulan itu mendapat tanggapan terbuka dari kepala negara. “Alhamdulillah, Bapak Presiden menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang kami sampaikan,” ujarnya. Ia berharap pertemuan tersebut mempercepat tuntasnya agenda strategis Aceh sekaligus menopang kemajuan daerah paling barat Indonesia itu.
Pertemuan di Istana bukan langkah pertama pekan ini. Dua hari sebelumnya, Senin (2/11/2026), Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rapat yang dipimpin Menko Polkam Dudung Abdurachman itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, kepastian status tanah wakaf Blang Padang, serta penyelesaian persoalan bendera Aceh.
Dalam forum itu, Dudung memastikan negara hadir untuk memberi kepastian hukum atas tanah wakaf Blang Padang dengan tetap menghormati kekhususan Aceh. Pemerintah pusat pun sepakat bahwa dana otsus mesti tetap berlanjut karena menjadi salah satu penopang pembangunan Aceh. Untuk bendera, ia menegaskan jalur dialog tetap diutamakan bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. “Walaupun itu memerlukan waktu, kita akan mendorong supaya semua tuntas,” kata Dudung.
Sumber: ANTARA News
