RADARLUWU.COM, MALILI — Nasib rencana penambangan PT PUL di Desa Atue, Kecamatan Malili, masih menggantung. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Luwu Timur, Jumat (13/11/2026), soal tujuh mata air yang menghidupi warga lima desa mendominasi pembahasan.
Anggota DPRD Luwu Timur, Yuyu, menilai hutan di sekitar rencana eksplorasi berfungsi sebagai penyerap air dan tak bisa diabaikan. Menurutnya, lokasi izin tambang mesti diperiksa terhadap dokumen tata ruang, terlebih jika beririsan dengan permukiman maupun kawasan transmigrasi.
Perusahaan mengutus Kepala Teknik Tambang Doni. Ia menegaskan jawaban atas keberatan warga akan disusun dari data geologi dan teknis yang mereka miliki. PT PUL, lanjutnya, bersedia membuka ruang identifikasi bersama soal data dan titik yang dipersoalkan, dengan DPRD serta instansi terkait ikut meninjau.
Perusahaan memaparkan rencana eksplorasi beserta posisi lokasinya terhadap sungai dan sumber air warga. Namun forum menilai pemaparan itu belum memadai. Data perusahaan dinilai masih perlu diuji lewat pengecekan lapangan, kajian lingkungan, dan penelusuran dokumen izin.
Ketua Forum Masyarakat Atue (FORMAT) Ikshan Jafar memilih membuktikan sendiri keberadaan tujuh mata air itu di lapangan. Yang dicek bukan hanya titik koordinat, tetapi juga kondisi sekeliling dan kaitan aliran air dengan area yang akan digarap. Temuan itu akan dibawa warga saat pembahasan lanjutan bersama DPRD, DLH, PUPR, dan PT PUL.
Rapat ditutup Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte pada siang hari. Tiga rekomendasi disiapkan sebagai tindak lanjut, sementara pembahasan dilanjutkan 17 November 2026 untuk menuntaskan soal mata air, hutan, sungai, dan tata ruang.
Catatan lain yang muncul dalam forum: kawasan tersebut disebut pernah longsor dan hutannya berfungsi sebagai daerah resapan. Karena airnya dipakai warga lintas desa, gangguan di bagian hulu akan terasa jauh melampaui Atue.
Lembaga teknis diminta mengambil peran. DLH menilai dampak lingkungan, PUPR mengukur kesesuaian tata ruang, dan DPRD mengawal agar rekomendasi punya tindak lanjut nyata. Dari sisi perusahaan, keterbukaan peta eksplorasi dan data teknis dibutuhkan supaya bisa disandingkan dengan temuan warga di lapangan.
Warga menegaskan sikap mereka bukan soal menerima atau menolak investasi. Yang mereka kejar adalah jaminan bahwa sumber air tetap mengalir untuk kebutuhan harian, sebab itu menyangkut hidup orang banyak, bukan satu kampung saja.
Sumber: Kita-Indonesia.com — Redaksi RadarLuwu
