RadarLuwu.com, Parepare – Darah seekor ayam yang disembelih diteteskan ke poster Wali Kota Parepare Tasming Hamid di depan kantornya, Kamis (12/11/2026). Puluhan jurnalis dan pekerja media menggelar aksi teatrikal itu sebagai protes atas ucapan orang nomor satu di Parepare yang menyebut darah media pengkritik pemerintah “halal”.
Unjuk rasa berlangsung di Kantor Wali Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat. Peserta mengenakan baju hitam lengkap dengan pita merah. Aksi dibuka dengan langkah mundur sekitar 500 meter ke arah halaman kantor. Cara itu dipilih untuk menggambarkan kebebasan pers di kota ini yang mereka nilai sedang surut.
Di depan kantor, massa bergantian berorasi dan membentangkan spanduk bernada kritik. Sejumlah jurnalis juga membacakan puisi protes. Ketegangan sempat pecah ketika petugas Satpol PP menolak massa masuk halaman; kedua pihak saling dorong sampai akhirnya pendemo diizinkan masuk. Massa aksi disebut sekitar 30 orang.
Puncaknya teatrikal pemotongan ayam. Darah hewan itu diteteskan di atas poster Tasming, lalu para jurnalis serentak melemparkan kartu pers ke dekat poster yang sudah berlumuran darah tersebut. Setelah itu Koordinator Lapangan Rachmat Ariadi menyampaikan lima tuntutan: mengecam ucapan Tasming yang dinilai memprovokasi media, meminta permohonan maaf terbuka kepada seluruh media di Parepare, mendesak klarifikasi maksud pernyataan itu, menuntut pertanggungjawaban dalam waktu 1×24 jam, serta menghentikan setiap upaya intimidasi maupun pembungkusan yang mengekang kemerdekaan pers.
“Kami melakukan pengecaman terhadap pernyataan Wali Kota Parepare yang telah menginjak-injak atau mencederai profesi kami sebagai jurnalis yang ada di Kota Parepare,” kata Rachmat di lokasi. Menurutnya, aksi ini merupakan reaksi atas rekaman suara Tasming dalam rapat monev pemkot, 6 November 2026.
Tenggat itu diberikan agar Tasming menyampaikan maaf secara terbuka sekaligus mencabut ucapannya di depan para jurnalis Parepare. Bila tidak dipenuhi, massa akan melayangkan somasi resmi, lalu menempuh jalur hukum. “Kami akan melaporkan dalam hal ini pencemaran nama baik dan tindak provokasi,” ujarnya, dengan alasan ucapan tersebut disampaikan di hadapan seluruh aparatur sipil negara se-Kota Parepare.
Saat aksi berlangsung, Wali Kota tidak menemui pendemo. Perwakilan Pemkot yang menerima massa adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare Jenamar Aslan.
Permohonan maaf dari Tasming sendiri sudah disampaikan sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026) malam, melalui klarifikasi tertulis. “Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” ujarnya dalam klarifikasi itu.
Ia menegaskan tidak ada niat menghalangi media menjalankan tugas dan menyatakan pemerintah kota tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis yang profesional, berimbang, serta berdasar fakta. “Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” tutupnya.
Polemik ini bermula dari rekaman suara Tasming ketika memimpin Monev Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (6/11/2026). Dalam rekaman itu ia mempersoalkan media yang telah berkontrak dengan pemerintah daerah tetapi tetap memberitakan hal negatif, lalu menyebut media semacam itu bermuka dua dan halal darahnya.
Baca juga: Walkot Parepare: Media Pengkritik ‘Halal Darahnya’, AJI Minta Sanksi
Sumber: detikSulsel, Koran Makassar — Redaksi RadarLuwu
