RadarLuwu.com, Parepare – Kalimat “halal darahnya” yang terekam dari mulut Wali Kota Parepare Tasming Hamid terhadap media mitra yang tetap mengkritik pemerintahannya kini berbuntut tuntutan sanksi, Rabu (11/11/2026): Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar meminta Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan hukuman kepada orang nomor satu di kota itu, bukan sekadar menegurnya.
Pernyataan itu keluar saat Tasming memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026). Rapat dihadiri sejumlah pejabat lingkungan Pemkot Parepare. Rekaman audio ucapannya kemudian tersebar luas dan memicu reaksi dari kalangan wartawan.
Dalam rekaman tersebut, Tasming mempertanyakan sikap media yang sudah meneken kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi pemberitaannya tetap menyerang kebijakan maupun kinerja pemkot. “Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” ujarnya. Ia mengaku tidak mempermasalahkan pemberitaan negatif yang memang berdasar. “Kalau kita berkontrak, kalau kemudian diberitakan hal yang negatif dan memang pantas ya seperti itu ya, tapi kita legowo lah yang terima kalau yang begitu,” katanya.
Namun nada bicaranya berubah ketika menyinggung media yang dinilai bermuka dua. Tasming meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare menyeleksi ketat seluruh kontrak kerja sama media, mengarahkan pengelolaannya satu pintu di Kominfo, dan menyebut dirinya sudah menutup akses kerja sama tertentu. Media yang dianggap tidak konsisten ia analogikan dengan “Bali Bella’”, istilah Bugis untuk bunglon. “Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’. Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ucap Tasming dalam rekaman yang beredar.
Ketua AJI Makassar Sahrul Ramadan menilai ucapan itu provokatif dan bisa membahayakan wartawan yang meliput di kota tersebut. “Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah,” tegasnya. Menurut Sahrul, upaya mengatur, mengintimidasi, dan menghalang-halangi kerja jurnalis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bagi publik adalah bagian dari tugas pelayanan pemerintah.
Atas dasar itu, AJI meminta Kemendagri turun tangan. “Kami mendesak Kemendagri untuk mengevaluasi bahkan memberikan sanksi tegas terhadap Wali Kota Parepare Tasming Hamid atas pernyataan yang bernuansa provokatif dan berpotensi berdampak terhadap kerja-kerja jurnalis,” kata Sahrul. Ia menegaskan pejabat publik semestinya membuka diri terhadap kritik yang berbasis fakta.
Pemkot Parepare membantah rekaman itu menggambarkan ucapan Tasming secara utuh. Kepala Diskominfo Parepare Jenamar Asla menyebut substansi pidato dipelintir pihak tak bertanggung jawab sehingga menimbulkan salah paham di tengah masyarakat, dan mengklaim klip yang tersebar sudah dipotong dari konteks aslinya. Hingga Rabu, Tasming belum memberi penjelasan langsung kepada wartawan, sementara desakan sanksi dari AJI masih menunggu sikap Kemendagri.
Sumber: detikSulsel, SuaraSulsel.id — Redaksi RadarLuwu
