RadarLuwu.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengirimkan permohonan berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026). Rencananya, dokumen serupa diserahkan ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, tetapi hingga Rabu malam belum ada keterangan resmi dari Istana maupun pimpinan MPR.
Budi Arie memastikan kabar tersebut saat dikonfirmasi soal pengunduran diri Gibran. Gibran disebut menunggu kepulangan Prabowo dari kunjungan kerja ke Aceh agar bisa menyampaikan keputusannya secara langsung. Sehari sebelumnya, wapres sudah mengungkapkan niat berhenti dari jabatannya dalam pertemuan dengan kepala negara.
Informasi serupa sampai ke parlemen. Ketua Fraksi PAN di MPR Syarifuddin Sudding mengaku mendengar kabar penyerahan surat itu dan menyebut surat pengunduran diri Gibran bakal dibacakan dalam rapat paripurna DPR. “Iya infonya seperti itu,” kata Sudding saat dihubungi wartawan, Rabu malam. Meski begitu, ia belum memerinci bagaimana mekanisme penyerahan surat ke lembaga yang dipimpin Ahmad Muzani itu.
Isyarat pengunduran diri juga terlihat dari suasana di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu malam. Sejumlah aparatur sipil negara dan asisten pribadi Gibran tampak berpamitan, bersalaman, lalu berpelukan sebelum meninggalkan kantor. Beberapa orang terlihat menahan tangis. Petugas membatasi akses wartawan dan meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi yang dijadwalkan Kamis.
Namun, jabatan wakil presiden tidak otomatis kosong begitu surat diserahkan kepada Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pengunduran diri wapres harus disertai pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. Setelah surat diterima, MPR bersidang untuk menyatakan kekosongan jabatan, kemudian meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.
Aturan konstitusi menegaskan, kekosongan jabatan wakil presiden harus diisi lewat sidang pemilihan yang digelar MPR dalam tempo maksimal 60 hari, sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, penyerahan surat kepada Prabowo dibedakan dari penyampaian resmi kepada MPR, yang hingga berita ini disusun belum dipastikan terjadi.
Langkah Gibran muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan yang mencuat setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta tekanan politik di parlemen terhadap posisinya sebagai orang nomor dua di republik ini. Baca juga: Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Dokumen Diuji di PTUN
Perhatian kini tertuju ke Gedung MPR, Kamis pagi. Publik menunggu apakah surat pengunduran diri benar diserahkan langsung Gibran dan bagaimana pimpinan majelis menanggapi permintaan berhenti itu di tengah desakan politik yang belum surut.
Sumber: Suara.com
