RadarLuwu.com, Makassar – Upaya Bahtiar Baharuddin melepas status tersangkanya kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar Arwana menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu terhadap Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (9/11/2026), sehingga penetapan tersangkanya dalam dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar tetap sah.
Putusan dibacakan dalam perkara nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks. Dengan ditolaknya permohonan itu, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka perkara pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel dinyatakan sah menurut hukum. Perkara pokoknya sendiri sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar dengan lima terdakwa dan dakwaan kerugian keuangan negara hingga Rp52,4 miliar.
Hakim menilai praperadilan bukan forum untuk menimbang pokok perkara. Rujukannya Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi 2015, dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang mempersempit pemeriksaan pada sisi prosedural. Karena itu argumen Bahtiar, bahwa ia selaku kepala daerah tak ikut menentukan dan tak layak dibebani tanggung jawab, tidak bisa diuji di ruang sidang praperadilan. Menurut hakim, sejauh mana seseorang terlibat dalam tindak pidana adalah urusan pembuktian di persidangan, dan itu kewenangan majelis hakim Tipikor.
Keberatan pemohon atas bukti juga ditolak. Bahtiar dinilai gagal menunjuk secara terang bukti mana yang didapat lewat cara melanggar hukum, sementara menakar kekuatan bukti bukan tugas hakim praperadilan. Bukti hasil penyidikan terdahulu tetap boleh dipakai, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakannya cacat. Bersandar pada Pasal 2 ayat (3) Perma 4/2016 dan keterangan ahli Hibnu Nugroho serta Makkah HM, hakim berpandangan keterangan saksi lama tetap relevan bila isinya memuat hal baru, bukan soal siapa yang bicara. Dari situ hakim menyimpulkan Kejati Sulsel sudah memenuhi syarat dua bukti yang sah dan berlainan dari sebelumnya sebelum menetapkan Bahtiar kembali sebagai tersangka.
Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyebut putusan itu menegaskan penyidikan dan penetapan tersangka sudah dijalankan sesuai hukum acara pidana. “Putusan penolakan permohonan Praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap BB telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujarnya usai persidangan. Menurut dia, penyidik kini memfokuskan diri merampungkan pemberkasan perkara pokok agar bisa secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor.
Baca juga: Sidang Korupsi Bibit Nanas Sulsel: 7 Saksi Sebut Pengadaan 4 Juta Bibit Tak Masuk RKPD
Sumber: SuaraSulsel.id, CNN Indonesia — Redaksi RadarLuwu
