RadarLuwu.com, Makassar – Lonjakan harga cabai rawit terjadi di pasar-pasar tradisional Kota Makassar, menembus Rp85.000 per kilogram. Menyikapi hal itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan bergerak mengecek harga, pasokan, sekaligus jalur distribusi cabai, tak terkecuali kiriman komoditas tersebut ke luar daerah.
Pengecekan berlangsung Rabu (23/9/2026). Dua lokasi jadi sasaran, yakni Pasar Pa’baeng-baeng dan Pasar Terong di Makassar. Selain Pemerintah Provinsi Sulsel, kegiatan itu melibatkan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Polda Sulsel, Bulog, dan sejumlah perangkat daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Ilyas menuturkan, langkah ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman begitu muncul laporan harga cabai rawit melambung. “Bahwa ada informasi cabai harganya cukup tinggi, cabai rawit terutama, sehingga beliau menugaskan kita TPID untuk segera melakukan pemantauan di pasar dan terus melakukan juga kegiatan aksi Gerakan Pangan Murah untuk segera menstabilkan harga terutama untuk cabai rawit ini,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pantauan, cabai rawit yang tadinya dijual sekitar Rp50.000 per kilogram kini berada di rentang Rp70.000 sampai Rp85.000 per kilogram. Mahal juga di tingkat petani, yang saat ini dihargai Rp65.000–Rp70.000 per kilogram.
Menurut Ilyas, cuaca kering yang berkepanjangan menjadi salah satu pemicunya karena produksi berkurang sehingga pasokan ke pasar ikut menyusut. “Banyak cabai juga yang mengalami masalah di sumbernya. Jadi tentu produksi cabai ini yang suplainya ke pasaran juga yang berkurang,” katanya.
TPID tak hanya menyoroti sisi produksi. Pemerintah juga menelusuri arus cabai yang dikirim keluar Sulsel agar kebutuhan warga di dalam provinsi tetap terpenuhi. Pemantauan itu turut melibatkan Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sulsel AKBP Dodik Susianto. “Kita akan lihat dulu berapa sebenarnya yang keluar ke daerah lain,” kata Ilyas.
Ia menambahkan, hasil panen cabai dari 24 kabupaten/kota di Sulsel masih perlu dipetakan secara menyeluruh. Dengan begitu, pemerintah bisa menakar apakah hasil panen daerah sanggup menutup kebutuhan sendiri atau justru timpang gara-gara pola distribusi. “Karena kita yakin sebetulnya produksi Sulawesi Selatan ini kalau kita inventarisasi dari 24 kabupaten/kota, mungkin masih cukup untuk supply di dalam Sulsel,” lanjutnya.
Di level hilir, TPID menggulirkan operasi Gerakan Pangan Murah dengan menautkan petani produsen langsung ke pedagang. Jalur itu diharapkan memperpendek rantai distribusi sehingga pembeli akhir mendapat cabai lebih murah. Opsi lain yang masih digodok adalah bantuan ongkos angkut bagi pengecer, supaya beban distribusi tak seluruhnya ditanggung konsumen. “Kita juga akan mengusulkan, barangkali mungkin bisa nanti intervensi transportasi kepada para pengecer ini. Mudah-mudahan bisa nanti mungkin kita coba cari jalan keluar dari CSR,” tuturnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Firman Hidayat, menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan dan harga, salah satunya lewat Gerakan Pangan Murah serta kerja sama antardaerah. “Stoknya masih ada. Tinggal kita ketemukan antara produsen dan pembeli di sini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel Aryanto mengaku ikut mencermati harga sejumlah bahan pokok yang merangkak naik sampai minggu ketiga September. Cabai, menurut dia, termasuk hortikultura yang harganya sangat mudah berubah. “Cabai memang di mana-mana naik. Cabai itu sangat volatile, bisa naik tinggi dan bisa turun tinggi,” ujarnya.
Sumber: trotoar.id
