RadarLuwu.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibanding tiga bulan sebelumnya, tetapi Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui laju itu tidak otomatis terasa di kantong seluruh warga. Keluhan soal sulitnya kondisi ekonomi dinilai mencerminkan pengalaman kelompok dan wilayah yang pertumbuhannya lebih lambat.
Dalam konferensi pers rilis statistik di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan angka produk domestik bruto (PDB) menggambarkan kondisi perekonomian secara menyeluruh, bukan pengalaman tiap orang. Menurut dia, pertumbuhan agregat itu dirangkum dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan daya beli satu kelompok masyarakat tertentu.
Edy menyebut perekonomian nasional memiliki 17 kategori lapangan usaha dengan 52 subkategori, dan tiap bagian bergerak dengan kecepatan berbeda. Karena itu, warga yang mengaku ekonominya jalan di tempat dinilai besar kemungkinan bekerja di sektor yang pertumbuhannya tidak tinggi. Ia juga tidak menampik bahwa di antara sekitar 280 juta penduduk Indonesia masih ada yang menanggung tekanan ekonomi.
Pada komponen pengeluaran, belanja rumah tangga tetap jadi penyangga terbesar dengan sumbangan 51,97 persen terhadap PDB. Komponen ini tumbuh 5,04 persen dan menyumbang 2,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, ekonomi triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding triwulan II 2026 yang 5,29 persen dan triwulan III 2025 yang 5,04 persen.
Dari sisi produksi, industri pengolahan memberi andil terbesar, yakni 1,20 poin persentase, dengan pertumbuhan 5,87 persen. Subsektor makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional 8,10 persen, sedangkan industri logam dasar 9,94 persen. Sektor perdagangan menyusul dengan andil 0,94 poin persentase setelah tumbuh 7,14 persen, diikuti konstruksi 0,62 poin dan informasi serta komunikasi 0,49 poin.
Dari sisi ketenagakerjaan, peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama menilai pertumbuhan tinggi belum dibarengi perbaikan mutu pekerjaan. Saat berbicara pada diskusi daring yang digelar Indef di Jakarta, Kamis, ia menyoroti bertambahnya penduduk yang berusaha sendiri, pekerja keluarga tanpa upah, dan pekerja bebas. Menurutnya, pola itu berdampak pada pendapatan pekerja, pemenuhan kebutuhan hidup layak, sampai kemampuan menjaga daya beli.
Data BPS pada Agustus 2026 mencatat 147,98 juta penduduk bekerja, dengan persentase pekerja informal 57,93 persen, naik dari 57,80 persen pada Agustus 2025. Pekerja formal bertambah 410 ribu menjadi 62,25 juta orang. Riza menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tidak berhenti pada angka PDB, tetapi juga menghadirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
Sumber: ANTARA News
