RadarLuwu.com, Luwu – Persoalan lahan Rante Balla di Kabupaten Luwu berujung pada empat rekomendasi Komisi III DPR RI. Setelah tiga kali menggelar rapat, DPR meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu memastikan akses warga maupun operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) berjalan tanpa hambatan.
Rekomendasi itu lahir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dua pertemuan sebelumnya, 29 September dan 7 Oktober 2026, menampung aduan dari pihak yang menamakan dirinya Anak Adat Rante Balla (AARB) perihal klaim tanah di area proyek Awak Mas. Perkaranya lalu melebar setelah AARB memblokade jalan masuk ke area tambang sejak Oktober 2026. Mereka disebut bersandar pada rekomendasi rapat sebelumnya.
Pemblokiran tersebut berdampak luas. Perwakilan Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (Amal), Ismail Wahid, menyebut lebih dari 4.000 karyawan kehilangan kesempatan bekerja. Ia juga mengungkap dugaan intimidasi bersenjata tajam terhadap karyawan oleh pihak yang memblokade jalan. “Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan mereka menggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja,” ujar Ismail.
Pelaku usaha kecil di Kecamatan Latimojong juga mengaku terpuruk. Wakil dari Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang mengungkap perdagangan dan mata pencaharian warga ikut mati selama akses tertutup, sehingga pemilik usaha kecil di kawasan itu kesulitan menjalankan kegiatannya sehari-hari.
Di sisi lain, keabsahan klaim kepemilikan tanah menjadi sorotan. Lukas, perwakilan masyarakat penggarap, mempertanyakan klaim dari kelompok yang mengatasnamakan rumpun tertentu. Menurut dia, pada awal 1990-an kawasan itu masih sepi dan sulit dijangkau, dan tak ada pihak yang menyatakan diri sebagai pemilik. Klaim tersebut, katanya, baru muncul sekitar 2020. Ia juga menegaskan Masmindo tak akan berani menggarap lahan tanpa persetujuan pihak yang berhak.
Dari unsur adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa pihak yang menamakan kelompoknya AARB tak ada dalam daftar struktur Kedatuan Luwu. Pengakuan sebagai pemangku adat, ujarnya, harus ditopang surat keputusan pengukuhan dari Kedatuan Luwu. Hal senada termuat dalam Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026: Kedatuan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), dan AARB dinilai tak punya kedudukan resmi di struktur adat.
Rapat itu menghadirkan Bupati Luwu Patahudding, Andi Sufiarma selaku kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin. Dalam kesimpulan, Komisi III meminta Bupati Luwu, Kantor Pertanahan, dan pemangku adat yang diakui meneliti ulang bukti penguasaan tanah secara terbuka, objektif, dan berkeadilan. Sengketa diminta lebih dulu ditempuh lewat mediasi sebelum jalur hukum. Masmindo juga diminta membayar ganti rugi yang pantas bagi pihak yang bisa membuktikan haknya berdasarkan hasil penelaahan dokumen. Empat poin kesimpulan itu ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR Moh Rano Alfath, Patahudding, dan Andi Sufiarma.
Dalam tuntutan yang pernah disampaikan ke DPR pada September 2026, AARB meminta lahan seluas 286,5 hektare yang dijual ke Masmindo dikembalikan kepada ahli waris yang sah. Sikap resmi AARB atas empat poin kesimpulan rapat terakhir belum termuat dalam pemberitaan yang dibaca RadarLuwu.com.
Baca juga: Jalan ke Tambang Emas Awak Mas Dipalang Sepekan, Ratusan Karyawan Demo di Luwu
Sumber: BeritaSatu.com, JPNN.com
