RadarLuwu.com, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat mengantisipasi potensi gangguan layanan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama jenis solar. Langkah ini ditempuh demi menjaga kelancaran transportasi serta distribusi barang di wilayah tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pelayanan BBM bersubsidi tidak menjadi penghambat bagi warga maupun pelaku usaha angkutan. Hal itu juga disebutnya sebagai bagian dari pelaksanaan Program Berani Lancar di sektor transportasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kendala teknis pemindaian barcode atau QR code saat pengisian solar bersubsidi bagi angkutan kontainer di stasiun pengisian bahan bakar umum. Anwar mendorong agar masalah tersebut ditangani secara nyata dan cepat. Pasalnya, gangguan semacam itu berpotensi menghambat aktivitas transportasi dan distribusi barang apabila dibiarkan berlarut-larut.
Pembahasan tindak lanjut pun dilakukan lewat rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi dan pihak berkepentingan. Hadir dalam forum itu PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Rapat ini menjadi respons atas aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah, sekaligus upaya mencegah antrean panjang BBM seperti yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah gangguan teknis ketika barcode atau QR code milik truk kontainer tak bisa dipindai padahal kendaraan sudah berada di depan nozzle. Situasi itu dinilai merugikan pengemudi karena mereka telah lama mengantre, tetapi transaksi pengisian BBM tetap tidak bisa dilakukan akibat masalah pada sistem QR code. Anwar menekankan agar kejadian seperti itu tidak sampai terulang, di mana pengemudi baru mengetahui QR code bermasalah setelah menunggu lama di antrean.
Pemprov Sulawesi Tengah juga akan menyiapkan surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk memohon diskresi atau kebijakan khusus bagi pengelola SPBU. Kebijakan itu diperlukan ketika mereka menghadapi kendala teknis penggunaan barcode atau QR code yang berada di luar kendali masyarakat. Dengan begitu, warga yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi, termasuk truk kontainer yang menjalankan aktivitas distribusi, tetap terlayani saat terjadi gangguan teknis pada sistem.
Anwar menilai kebijakan tersebut penting agar penerapan sistem digital tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi nyata di lapangan. Ia juga meminta Pertamina dan Hiswana Migas terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying atau pembelian berlebihan. Selain itu, koordinasi dengan Hiswana Migas akan diperkuat menyangkut distribusi dan pelayanan penjualan BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Harapannya, langkah tersebut mampu menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan aktivitas transportasi di Sulawesi Tengah tetap berjalan. Anwar menyatakan persoalan ini ingin diselesaikan melalui koordinasi, pelayanan yang lebih baik, dan solusi yang tidak merugikan masyarakat. Yang terpenting, distribusi BBM lancar, transportasi lancar, dan aktivitas ekonomi warga juga tetap berjalan.
Di sisi lain, Pertamina bersama Hiswana Migas Sulawesi Tengah menyepakati pemberian kemudahan layanan bagi truk kontainer, terutama dalam pembelian BBM bersubsidi yang memakai barcode atau QR code. Keduanya juga akan menugaskan pegawai khusus untuk mendampingi penggunaan barcode atau QR code di SPBU. Selain itu, petugas mobile disiapkan untuk mengecek truk kontainer yang sedang mengantre. Pemeriksaan dilakukan lebih awal sehingga jika ada kendala pada barcode atau QR code, persoalan bisa diketahui sebelum kendaraan mencapai nozzle.
Sumber: sulteng.antaranews.com
