RadarLuwu.com, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membeberkan capaian pengendalian harga sekaligus sejumlah langkah menjaga pasokan kebutuhan pokok, termasuk larangan memakai tabung LPG 3 kilogram bersubsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan PT Vale Indonesia. Paparan tersebut disampaikan pada pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona V Sulawesi Selatan yang dirangkai dengan pelatihan penyusunan neraca pangan, di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin. Menurut dia, inflasi tahunan (year on year/yoy) Lutim per Agustus 2026 sebesar 2,34 persen, sedangkan perbandingan bulanan (month to month/mtm) justru mencatat deflasi 0,43 persen. Capaian itu, ujarnya, tidak lepas dari penerapan strategi 4K plus koordinasi intensif dengan instansi vertikal dan pihak terkait.
Andi Juana menjelaskan, salah satu perhatian utama Pemkab Lutim adalah memastikan warga tetap memperoleh pasokan energi. “Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” katanya.
Selain itu, penyaluran LPG bersubsidi dijaga agar benar-benar sampai ke warga yang berhak. Pemerintah daerah menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia berhenti menggunakan tabung LPG 3 kilogram. “ASN dan pegawai PT Vale Indonesia diinstruksikan untuk tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram. Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujar Andi Juana.
Forum itu dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Dia menekankan pengoptimalan strategi 4K, yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak. Gunakan dana BKK, jangan takut karena itu diperbolehkan,” kata Jufri.
Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, mengupas perkembangan harga di enam daerah cakupan Zona V, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo. Dia juga mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja TPID tiap daerah untuk memperkuat pengendalian harga.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Perwakilan dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas perdagangan dan UKM, serta bagian perekonomian Setda Lutim turut mendampingi Andi Juana. Forum koordinasi ini menjadi ruang memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Sumber: Warta Lutim
