RadarLuwu.com, Jakarta – Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menggantikan Djamari Chaniago. Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet ketujuh dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebelum mengemban jabatan baru, Dudung merupakan Kepala Staf Kepresidenan. Posisi tersebut kini diisi mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Dudung sendiri bukan nama baru di lingkaran pemerintahan. Pada Oktober 2024, ia sempat dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tak sampai setahun berselang, ia dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan kini memimpin Kemenko Polkam.
Usai upacara pelantikan, Dudung menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan Asta Cita yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo. Menurutnya, upaya memperkuat keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa harus terus ditingkatkan. Ia juga menegaskan akan mengawal program strategis nasional, program prioritas nasional, serta program unggulan kepala negara.
Dudung menilai tugas Menko Polkam tidak ringan di tengah situasi saat ini. Karena itu, ia berencana memperkuat koordinasi dan sinkronisasi tugas kenegaraan bersama kementerian dan instansi di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Langkah awalnya, koordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk menyinkronkan kondisi keamanan agar semakin kondusif. Ia akan melanjutkan pelaksanaan tugas yang sebelumnya telah dijalankan pejabat terdahulu.
Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga mengangkat sejumlah pejabat negara lain. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo didapuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sugiono menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Sejumlah posisi wakil menteri turut diisi. Dradjad Hari Wibowo dipercaya menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa mengisi kursi Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Irwan Meilano menjadi Wakil Menteri Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dipercaya menakhodai Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Selain itu, Presiden melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman. Ariyanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sementara Muhammad Fadhil Imran menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto juga dilantik sebagai Kapolri.
Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pembacaan Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Dudung mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Presiden Prabowo, disusul penandatanganan berita acara. Presiden lalu memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Turut hadir para menteri koordinator Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu menempuh karier militer setelah lulus Akademi Militer pada 1988. Ia langsung bergabung dengan Korps Infanteri TNI AD. Dudung muda sempat bertugas di Batalyon Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti yang bermarkas di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Di satuan itu, ia memimpin komandan peleton pada 1989-1994. Yonif RK 744 pernah menjadi tempat penugasan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 1986-1988, dan menjadi satuan tempur utama penumpas pemberontakan di Timor Timur.
Karier Dudung terus menanjak. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Akmil, staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan Wakil Asisten Teritorial KSAD. Puncaknya, ia dipercaya sebagai Gubernur Akmil, Pangdam V Jaya, lalu Pangkostrad pada 2021. Saat menjadi Pangdam Jaya, ia sempat menjadi sorotan karena memerintahkan prajuritnya mencopot baliho milik Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang kini telah bubar berdasarkan perintah pengadilan. Tak lama kemudian, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menunjuknya memimpin TNI AD sebagai KSAD. Dudung mengemban amanah itu hampir dua tahun sebelum pensiun pada 19 November 2023.
Sumber: ANTARA News
