RadarLuwu.com, Makassar – Antrean kendaraan yang mengisi solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kota Makassar belum terurai hingga Rabu (14/10/2026). Pemkot Makassar menggandeng Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema pengaturan baru, salah satunya membelah seluruh SPBU di ibu kota Sulawesi Selatan itu menjadi empat klaster.
Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi soal pemantauan sekaligus pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (13/10/2026), tepatnya di ruang kerja Sekda. Hasil rapat itu akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Makassar.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menuturkan barisan kendaraan di depan beberapa SPBU masih memicu kemacetan, sehingga pola pelayanan mesti dibenahi. “Karena kita sudah lihat bahwa masih ada ternyata kemacetan yang timbul di depan-depan SPBU, antrean yang timbul, sehingga perlu kita sedikit merubah skema-skema terkait mengenai pengantrean SPBU ini,” katanya.
Empat kawasan yang masuk daftar klaster itu adalah Pelabuhan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan AP Pettarani, dan wilayah dalam kota. Tiap klaster punya aturan pelayanan sendiri menyesuaikan karakter wilayah dan jenis kendaraan yang mengisi solar. Khusus klaster pelabuhan, tidak ada pembatasan waktu layanan dan seluruhnya dialokasikan untuk solar dengan peruntukan bus.
Draf surat edaran yang sudah rampung memuat pembagian klaster, jam pelayanan, peruntukan BBM bagi kendaraan tertentu, sampai batas maksimal panjang antrean di sekitar SPBU. Naskah itu masih harus melewati paraf berjenjang di bagian hukum sebelum diserahkan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk ditandatangani. “Insyaallah dalam waktu dekat akan keluar,” ujar Zulkifly.
Pemkot Makassar juga berencana menurunkan personel Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar panjang antrean tidak meluber ke badan jalan. Opsi mengaktifkan kembali ganjil-genap belum ditutup, namun penerapannya bergantung pada perkembangan di lapangan. “Kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan berlakukan untuk ganjil-genap. Tapi kita akan lihat situasinya dulu,” ungkapnya.
Dari pihak Pertamina, Sales Branch Manager I Fuel Sulselbar, Muhammad Yoga Prabowo, memastikan antrean yang terjadi bukan akibat kelangkaan. Menurut dia, stok maupun pasokan BBM di terminal dan SPBU berada dalam kondisi aman. Rapat koordinasi itu disebutnya sebagai lanjutan setelah masa berlaku surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pengaturan BBM bersubsidi habis, sehingga kewenangan penanganan berpindah ke pemerintah kabupaten dan kota.
Yoga menjabarkan ada sejumlah faktor yang membuat solar menumpuk di SPBU. Pertama, kebutuhan sektor logistik meningkat sehingga truk pengangkut barang membutuhkan pasokan lebih banyak. Kedua, lahan sebagian SPBU di Makassar tidak luas, sehingga barisan kendaraan besar berisiko menyumbat arus lalu lintas.
Faktor ketiga, selisih harga antara BBM nonsubsidi dan bersubsidi yang cukup jauh diduga membuat sebagian konsumen berpindah ke solar bersubsidi, termasuk kendaraan pribadi yang mulai ikut mengantre. Pertamina, kata Yoga, masih mengukur seberapa besar peralihan konsumen dari Pertamina Dex tersebut agar pengaturan pelayanan bisa tepat.
Dalam skema klaster, kendaraan berukuran besar nantinya diarahkan mengisi solar di titik tertentu, utamanya klaster Pelabuhan, Perintis Kemerdekaan, dan AP Pettarani. Sementara SPBU di kawasan dalam kota lebih difokuskan melayani kendaraan pribadi supaya antrean kendaraan besar tidak bercampur.
Persoalan stok dibantah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Inspektur Jenderal ESDM, Komjen Pol Yudhiawan Wibisono, menegaskan pasokan solar maupun pertalite di Sulawesi Selatan masih memadai, dan mengimbau warga tidak berbelanja BBM secara berlebihan. “Sebenarnya stoknya sudah tercukupi. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat tidak usah panik ya karena memang semuanya tercukupi dan sesuaikan dengan yang ada,” kata Yudhiawan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (14/10/2026).
Keluhan sopir sempat muncul setelah solar di SPBU Bawakaraeng, Makassar, dilaporkan kering. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menilai satu SPBU yang kehabisan stok tidak bisa dijadikan ukuran bahwa pasokan se-Sulsel bermasalah. Persoalannya, menurut dia, ada pada pengelolaan dan kelancaran distribusi sehingga pasokan akan digeser ke SPBU yang paling membutuhkan.
Deny Sukendar, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, menambahkan pemantauan terhadap SPBU di Makassar serta seluruh Sulsel dilakukan setiap hari, pagi dan sore. Warga juga diminta melaporkan bila menemukan SPBU yang stoknya kosong agar bisa ditindaklanjuti.
Pemerintah sekaligus mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kelangkaan maupun kabar kenaikan harga. Hingga kini belum ada pengumuman resmi soal penyesuaian harga solar dan pertalite. Pembelian berlebihan karena khawatir kehabisan stok justru dikhawatirkan memperpanjang antrean di SPBU.
Sumber: IDN Times Sulsel
